Dinas  Sosial  Kabupaten  Poso  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Poso Nomor  39  Tahun  2016  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata Kerja  Dinas  Sosial  Kabupaten  Poso dan  telah dirubah menjadi Peraturan Bupati Poso Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Poso, dimana  sebelumnya  Dinas  Sosial  sebagai Lembaga  Teknis  Daerah  yang  memiliki  kewenangan  dan  tanggung  jawab  untuk penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  di  Kabupaten Poso. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah termasuk Dinas Sosial sebagai unsur penyelenggara pelayanan pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.